Policy Brief: Risiko Banjir di Perkotaan Makin Tinggi karena Memang Diproduksi

Policy Brief:
Risiko Banjir di Perkotaan Makin Tinggi karena Memang Diproduksi
© Koalisi Maleh dadi Segoro, 2021

Pesan-pesan kunci

1. Banjir di perkotaan adalah refleksi dari relasi dua arah antara manusia dengan non-manusia. Relasi seperti ini kami sebut relasi sosioalamiah
2. Kian hari, risiko banjir di perkotaan semakin tinggi. Kami melihat risiko tersebut diproduksi, bukan terberi, apalagi bentuk takdir ilahi. Proses memproduksi risiko banjir terjadi melalui, misalnya, hubungan struktural-spasial yang timpang (relasi sosiospasial) dalam bentuk perubahan penggunaan lahan, terutama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bermodal besar seperti pengembang properti atau kawasan industri
3. Penyelenggara negara sudah dibekali aturan hukum, tapi mereka justru tidak mematuhi, bahkan mengabaikan aturan hukum yang ada. Contohnya, kewajiban pengembang untuk membangun infrastruktur penampungan air seperti waduk tidak dilaksanakan. Namun nahasnya, tidak ada pula tindak lanjut dari para penyelenggara negara untuk menghukum para pelanggar aturan semacam ini
4. Perencanaan kota sudah salah sejak awal. Namun tidak ada tindaklanjut dalam bentuk upaya mengatasi dan/atau belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang muncul ke permukaan, lagi-lagi, hanya model perencanaan kota yang justru makin memperparah risiko banjir
5. Dampak banjir di perkotaan timpang. Dampak terberat justru melilit kelompok marjinal seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak
6. Kebijakan penanggulangan banjir cenderung mengarah pada rekayasa teknis yang bersifat sementara. Hal ini malah mengorbankan anggaran publik dan menambah utang luar negeri. Padahal seharusnya dana-dana tersebut dapat dialokasikan untuk kesejahteraan
7. Solusi-solusi teknis penanganan banjir berupa rumah pompa, tanggul, atau normalisasi juga tidak menyasar, bahkan cenderung mengesampingkan, akar struktural penyebab naiknya risiko banjir di perkotaan. Solusi teknis, dengan begitu, justru potensial menciptakan ketimpangan baru melalui, misalnya, penggusuran dan solusi-solusi teknis itu sendiri sebagai sebuah proyek
8. Solusi-solusi teknis penanganan banjir berasal dari pengetahuan elit/pakar yang tidak sensitif pada proses produksi ketimpangan
9. Bagi para pengurus kota/daerah/negara/DAS, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab struktural-spasial dari kenaikan risiko banjir di daerah-daerah aliran sungai (DAS) yang ada di area kepengurusannya (sebagai contoh, lihat tabel di bawah). Menurut kami, langkah ini penting karena pemahaman terhadap masalah, akan menentukan solusi jenis apa yang akan diambil.